Sinergi Energi Kritis Dan Langkah Nyata: Mengawal Perubahan Bangsa Dari Luar Dan Dalam Sistem
Kritik terhadap jalannya pemerintahan harus tetap hidup dan tajam serta kritis, namun mari kita naikkan kelasnya bersama sama, kritik yang merangkul solusi, berbasis data lapangan yang valid, kajian ilmiah yang berimbang, serta logika hukum yang sehat.
PRASPEKTIFKOMUNIKASIPEMERINTAHANPOLITIK
Setiap kali dinamika sosial politik menghangat, baik di panggung nasional maupun riaknya yang bergetar di Bali, kita sering melihat sebuah diskusi menarik di ruang publik. Ada kekhawatiran yang mendalam dari masyarakat ketika melihat para mantan aktivis, akademisi, atau tokoh pergerakan yang memutuskan melangkah ke dalam birokrasi dan menjadi pejabat publik. Rasa khawatir ini sangat bisa dipahami, itu adalah wujud rasa sayang dan kepedulian masyarakat yang takut kehilangan figure figur kritis yang selama ini lantang menyuarakan keadilan.
Namun, jika kita coba melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas dan jernih, keputusan untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan sebenarnya bukanlah sebuah bentuk kompromi, melainkan sebuah kelanjutan perjuangan dalam bentuk yang berbeda. Ini adalah langkah yang melengkapi, sebuah aksi nyata yang justru memperkuat apa yang selama ini diperjuangkan di luar pagar kekuasaan.
Paradigma ini bukanlah sesuatu yang asing bagi saya. Sejak muda, saya beruntung bisa tumbuh dan berproses di lingkungan pergerakan, terutama melalui wadah pemuda gereja. Di sanalah awal mula nalar kritis saya diasah. Kami terbiasa berdiskusi, mempertanyakan kebijakan yang timpang, dan gelisah melihat ketidakadilan struktur sosial. Namun, perjalanan waktu dan ruang ruang diskusi itu pula yang menyadarkan kami bahwa kritik dan aksi demonstrasi memiliki batas ruangnya sendiri. Suara di jalanan berfungsi sebagai alarm yang membangunkan kesadaran publik, namun eksekusi dari perubahan yang berkeadilan, pembuatan regulasi yang berpihak pada rakyat, hingga penguncian anggaran, hanya bisa dilakukan ketika kita menaruh orang-orang berintegritas tepat di meja pengambilan keputusan.
Dalam studi sosiologi politik, langkah ini memiliki fondasi ilmiah yang sangat dihormati, yang dikenal sebagai Institutional Activism (Aktivisme Institusional). David Pettinicchio dalam risetnya tahun 2012 dengan judul “Institutional Activism and the State” membedah bagaimana para penggerak sosial yang bertransformasi menjadi aktor di dalam institusi negara mampu menggerakkan roda birokrasi dari dalam untuk mencapai tujuan-tujuan idealis secara legal.
Senada dengan hal itu, sosiolog Lee Ann Banaszak lewat karya empirisnya tahun 2010 “The Women's Movement Inside the American State” menyajikan data yang mematahkan anggapan bahwa aktivis yang masuk sistem pasti kehilangan idealisnya. Risetnya membuktikan bahwa kebijakan publik yang inklusif dan keberpihakan anggaran pada hak sipil justru memiliki keberlanjutan yang jauh lebih kuat secara statistik ketika dikawal langsung oleh "aktivis dalam" atau inside activists yang mengerti celah hukum dan teknis birokrasi. Gerakan di luar sistem menyalakan apinya, sementara kawan-kawan di dalam sistem merumuskannya menjadi kebijakan tertulis yang mengikat semua orang.
Di sisi lain, tantangan terbesar kita di era digital hari ini bukanlah perbedaan jalur perjuangan tersebut, melainkan bagaimana kita bersama-sama menjaga agar energi kritis masyarakat tidak mudah kedodoran atau salah arah. Kita semua menyadari bahwa ruang digital kita hari ini sangat rentan dimanipulasi oleh algoritma media sosial yang kerap mengeksploitasi kepedulian kita menjadi riuh emosi sesaat atau sekadar dorongan takut ketinggalan tren (Fear of Missing Out/FOMO).
Kekhawatiran ini sangat mendasar. Profesor Philip N. Howard dari Oxford University dalam kajiannya mengenai “Computational Propaganda” memaparkan fakta bagaimana kepedulian publik yang tulus sering kali dimanipulasi secara terstruktur melalui taktik Astroturfing. Ini adalah sebuah kondisi di mana sebuah isu sengaja digoreng oleh pasukan siber (buzzers) dan akun bot agar terlihat seperti gerakan murni dari akar rumput, padahal sebenarnya ditunggangi oleh elite politik tertentu untuk mengalihkan isu utama atau menciptakan polarisasi demi keuntungan elektoral sepihak.
Data empiris dari lembaga pemantau digital nasional seperti Drone Emprit juga sering memperlihatkan fenomena ini. Saat sebuah isu nasional memuncak, analisis jaringan sering kali menunjukkan bahwa sebagian besar percakapan yang bernada amarah tidak digerakkan oleh masyarakat yang paham subtansi draf undang-undang, melainkan oleh kluster akun terkoordinasi yang memicu konflik. Kita semua, terutama generasi muda yang memiliki niat tulus untuk memperbaiki bangsa, harus sangat berhati-hati agar energi baik kita tidak habis hanya untuk menjadi instrumen politik pihak lain di balik layar.
Jika kita bawa refleksi ini ke daerah kita di Bali, urgensi untuk menyatukan barisan luar dan dalam ini terasa sangat mendesak. Beberapa waktu lalu, saya sempat menuangkan kegelisahan mengenai tata kelola lingkungan kita dalam sebuah draf pemikiran berjudul “Ilusi Hulu, Krisis Hilir: Menggugat Tanggung Jawab Konstitusional Pengelolaan Sampah Bali”. Ketika TPA Suwung mengalami krisis, atau ketika kita gelisah melihat alih fungsi lahan dan tantangan penataan ruang pariwisata, respons amarah di media sosial adalah bukti nyata bahwa krama Bali sangat mencintai daerahnya.
Namun, kita juga harus melangkah lebih jauh dari sekadar kegaduhan digital. Menyelamatkan Bali dari ancaman krisis lingkungan membutuhkan kerja-kerja teknokratis yang nyata dan presisi. Kita membutuhkan orang-orang kompeten yang mau masuk ke dalam sistem pemerintahan daerah, duduk berjam-jam membedah kebijakan tata ruang, mengawal implementasi Peraturan Daerah atau Perda mengenai pengelolaan sampah berbasis sumber, dan memastikan APBD Provinsi serta Kabupaten/Kota benar-benar dikunci untuk program kelestarian alam dan budaya Bali.
Oleh karena itu, mari kita ubah cara pandang kita menjadi lebih inklusif dan merangkul. Perjuangan membenahi daerah ini tidak bisa dilakukan sendiri sendiri, apalagi dengan saling menaruh curiga. Kita membutuhkan Kawan kawan yang tetap tegak berdiri di luar sistem sebagai kontrol publik yang jernih, dan di saat yang sama, kita wajib mendukung serta mengawal orang orang bersih, kompeten, dan berintegritas yang berani mengambil tanggung jawab di dalam birokrasi.
Kritik terhadap jalannya pemerintahan harus tetap hidup dan tajam, namun mari kita naikkan kelasnya bersama sama, kritik yang merangkul solusi, berbasis data lapangan yang valid, kajian ilmiah yang berimbang, serta logika hukum yang sehat. Jangan biarkan ketulusan cinta kita pada Indonesia, terutama Bali, terpecah belah oleh provokasi yang semu. Mari kita jaga energi kritis ini dengan kecerdasan dan kematangan berpikir, demi masa depan Bali yang ajeg dan lestari.
